JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berpendapat, pengangkatan wakil menteri (wamen) bertentangan dengan legalitas. Pasalnya, posisi tersebut telah menimbulkan distorsi di bidang hukum kepegawaian dan hukum birokrasi pemerintahan. "MK hanya boleh mengatakan bahwa perlu Keppres dan Perpresnya diperbaharui, karena wamen diangkat berdasarkan Perpres yang menggunakan asumsi bahwa wamen itu jabatan karir. Perpres yang mengatakan wamen itu jabatan karir menggunakan penjelasan Pasal 10 yang sudah inkonstitusional itu tinggal kepada presiden saja," kata Mahfud kepada wartawan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2012).
Dari sudut konstitusionalitas, lanjut Mahfud, jabatan wamen konstitusional. Jabatan wamen juga merupakan hak prerogatif dan atau hak eksklusif presiden. "Wewenang MK sampai situ bahwa wamen konstitusional dari sudut konstitusionalitas wamen itu hak prerogatif," tuturnya.
"Jadi persoalan hukum berikutnya, tidak ada di MK lagi kalau ada persoalan legalitas, persoalan hukumnya bisa di MA, bisa di PTUN bisa peradilan umum. Kan baru diputus kemarin, kalau diputus kemarin mempersiapkan pembaruan itu waktunya seminggu saya kira masih wajar, kan mesti dipelajari dulu," terangnya lagi.
Mahfud menambahkan, pengangkatan wamen bersifat legalitas karena berada di aspek hukum administrasi. Jika sebuah Keppres itu belum dicabut kata Mahfud, maka keputusan itu dianggap sah.
"Wamen tetap bekerja tetapi kalau tidak segera dicabut, maka presiden bisa digugat wamennya sendiri,"tambahnya.
Paska keputusan pasal soal jabatan wamen ini, menurutnya seorang wakil menteri boleh menggunakan fasilitas negara selama Keppres belum dicabut
"Menggunakan fasilitas negara wamen enggak apa-apa, kan dalam hukum administrasi selama sebuah Keppres tidak dicabut maka dia masih berlaku secar sah dengan segala akibat hukumnya. Kalau kemarin menimbulkan akibat hukum lain yang bertentangan dengan dasar putusan MK itu jadi persoalan hukum di ranah legalitas bukan konstitusioanlitas,"tutupnya.
Sebelumnya, MK telah mengabulkan sebagian gugatan terkait jabatan wakil menteri yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. MK membatalkan penjelasan pasal tersebut dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menyebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terkait jabatan wakil menteri bertentang dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan putusan ini, Presiden SBY harus mengeluarkan Keppres baru mengenai pengangkatan wakil menteri agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif Presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidakpastian hukum.
(put) Dina Kusumaningrum - Okezone
|
