Makalah
|
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA INTEGRASI NASIONAL DAN KEUTUHAN NKRI Download |
|
|
MENGAWAL ARAH POLITIK HUKUM:DARI PROLEGNAS SAMPAI JUDICIAL REVIEW Download |
MENGAWAL ARAH POLITIK HUKUM:DARI PROLEGNAS SAMPAI JUDICIAL REVIEWSenin, 22-02-2010⁄13:44:21 | Total download : 6923Sejauh ini, ada beberapa problem yang teridentifikasi berkontribusi terhadap cengkarutnya bidang legislasi. Pertama, UU sebagai produk legislasi belum memadai secara kualitas sehingga kurang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kedua, belum terpenuhinya target jumlah penyelesaian RUU yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ketiga, proses pembahasan RUU dianggap kurang transparan sehingga sulit diakses oleh publik. Keempat, masih lemahnya tingkat koordinasi di antara alat kelengkapan DPR dalam penyusunan dan pembahasan suatu RUU. Persoalan-persoalan itu tentu menjadi hambatan yang kontra produktif terhadap arah politik hukum nasional yang hendak dicapai. Agar arah politik hukum nasional tetap terjaga, sebenarnya sudah disediakan instrumen pengawalan, sejak pembentukan UU hingga UU tersebut berlaku, yaitu melalui Prolegnas dan mekanisme judicial review. Keduanya merupakan bagian penting dari pemikiran untuk mengawal politik hukum, agar tak sedetikpun boleh ada, aturan hukum yang melawan atau bertabrakan dengan konstitusi.  |
|||||||||||||||||
PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN:Mendiagnosa Akar Masalah, Menemukan Solusi TerarahSenin, 22-02-2010⁄13:41:10 | Total download : 6084Seiring dengan perkembangan peradaban, korupsi mengalami pemodernan baik secara definisi, konsep maupun cara. Korupsi yang dulu dilakukan secara sederhana, sekarang ditempuh dengan beragam cara yang rumit, rapi dan makin sulit dibongkar. Sejalan dengan itu, strategi pemberantasannya juga dikembangkan. Strategi memuat cara komprehensif dan integratif sebagai pegangan untuk bekerja, berjuang, dan berbuat guna mencapai tujuan. Untuk merumuskan strategi yang lebih komprehensif dan integratif, harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, upaya menemukan akar permasalahan korupsi secara obyektif. Kedua, mempelajari modus atau cara orang melakukan korupsi. Setelah itu, baru kemudian dapat menentukan strategi atau metode penanganan, baik pencegahan maupun pemberantasan. Termasuk kenapa strategi-strategi terdahulu selalu gagal. Semua hal itu berlaku dalam upaya pemberantasan korupsi peradilan atau lazim dikenal dengan mafia peradilan. |
|||||||||||||||||
MENJAGA KONSTITUSI MEMBANGUN DEMOKRASISenin, 01-02-2010⁄11:28:45 | Total download : 4338....., Harian SINDO meminta kepada saya untuk menyampaikan orasi dengan judul “Menjaga Konstitusi Membangun Demokrasi”. Saya memahami, yang ingin dikatakan dari judul ini adalah bahwa kita telah sepakat mendirikan negara Indonesia di atas prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi) yang adil. Demokrasi harus diatur atau dipagari secara fair di dalam dasar-dasar aturan permainan politik yakni konstitusi sebagai hukum tertinggi agar demokrasi tersebut tidak gagal karena bergeser menjadi anarkhi, sedangkan konstitusi harus dibuat melalui proses dan substansi demokrasi. |
|||||||||||||||||
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA INTEGRASI NASIONAL DAN KEUTUHAN NKRISenin, 01-02-2010⁄11:27:24 | Total download : 5688Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi yang strategis dalam meminimalisir ancaman disintegrasi bangsa, terutama sebagai akibat disharmonisasi hukum. Dalam hal ini, paradigma supremasi konstitusi yang sudah resmi di anut negara Indonesia Pasca Amandamen UUD 1945, mengandung konsekuensi bahwa pada bangsa yang mengklaim diri sebagai bangsa demokratis, konstitusi merupakan orbit dimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi berlangsung. Kehadiran MK, dengan seperangkat kewenangannya, adalah untuk menjaga agar pergerakan komponen-komponen, terutama hukum, di dalam negara tidak melenceng dari garis orbit konstitusi. |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||