Clifoord Geertz di dalam tulisannya tentang sentimen primordial di negara-negara baru mengatakan bahwa negara-negara kebangsaan (nation astate) yang baru biasanya dihadapkan pada dilema antara integrasi dan demokrasi. Dikatkan dilema karena negara kebangsaan membutuhkan keduanya (demokrasi dan integrasi) sekaligus padahal watak keduanya bertentangan. Demokrasi berwatak membuka keran kebebasan agar semua aspirasi tersalur, sedangkan intergarasi berwatak ingin membelenggu agar persatuan dan kesatuan kokoh.

Ketika para pendiri (founding people) negara kita di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membahas rancangan undang-undang dasar masalah bentuk negara juga muncul sebagai salah satu materi yang diperdebatkan secara serius. Pada saat itu ada yang mengusulkan bentuk negara kesatuan dan ada yang mengusulkan bentuk negara federal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Mohammad Hatta termasuk salah satu anggota BPUPKI yang mendukung bentuk negara federal. Tetapi setelah di-setem (voting) pilihan jatuh ke bentuk negara kesatuan karena hanya 17% anggota BPUPKI yang mendukung bentuk negara federal sedangkan yang 83% lainnya memilih bentuk negara kesatuan. Itulah yang kemudian dituangkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945. Pilihan BPUPKI ini tidak terlalu dipersoalkan lagi ketika pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam artinya yang luas itu sebenarnya hukum dapat diartikan juga sebagai putusan hakim, terutama yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi. Hukum perundang-undangan yang menekankan pada bentuk tertulis ini semula terkait erat dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang menganut legisme dengan civil law. Namun sekarang ini, terutama dalam kaiatannya dengan pengujian yudisial, adanya peraturan perundang-undangan dengan susunan hirarkisnya tak hanya terkait dengan civil law di Eropa Kontinental tetapi juga berlaku di negara-negara Anglo Saxon meskipun pada umumnya kawasan ini dikenal sebagai penganut common law

Perubahan ini merupakan keniscayaan yang tak dapat dibendung sebagai konsekuensi dari gerakan demokrasi yang berpuncak pada bulan Mei 1998 yang diawali oleh jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang telah memerintah di Indonesia selama tak kurang dari 32 tahun.