Makalah

Kontroversi Perubahan Konstitusi
Download
KENISCAYAAN REFORMASI HUKUM: UPAYA MENJAGA JATI DIRI DAN MARTABAT BANGSA
Download
+ Index

Tanya Jawab

sheila maulida fitri(04-03-2011)
Putusan MK menolak permohonan judicial review UU no. 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden yang diajukan oleh Fajlur Rachman berkaitan dengan calon independent, padahal sebelumnya MK telah menerima secara bulat Judicial Review UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yg diajuka oleh Ronggolawe berkaitan dengan calon independent untuk pemilukada.. pertanyaan saya : Mengapa MK memberikan keputusan yang berbeda-beda untuk substansi persoalan yang sama-sama mempersoalkan calon independent meskipun berbeda tingkatannya ?????
Saudari sebenarnya bisa membandingkan sekaligus mencermati dengan saksama pertimbangan hukum Putusan MK terkait dengan calon independen Kepala Daerah dan calon independen Presiden. Batu uji terhadap Pasal di UUD 1945 untuk kedua permohonan tsb jelas berbeda. Singkatnya, untuk pemilihan kepala daerah menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyebutkan "dipilih secara demokratis" tanpa menentukan mekanismenya secara rinci, sementara untuk Pilpres di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tegas disebutkan mekanismenya dengan cara "diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu".
Abdul R(03-03-2011)
saya mewakilikekecewaan warga kutai barat,yg pada sidang tgl 3 maret,kami sangat kecewa atas keputusan bapak buat,itu sangat melukai hati kami,semua tuntutan Raja di anggap bohong,seandainya bapak ke tempat kami baru bapak tau pakta semuanya,apa yg di tuntut Raja adalah benar.kami mengerti sekarang MK bukan malaikat,dan semua tau bupati kutai barat paling kaya se indonesia,karena sekarang uang adalah segalanya,hanya Allah membalas kejaliman ini.gimana perasaan bapak saat ini?
Perasaan kami biasa-biasa saja, sebab dalam memutus suatu perkara, Hakim hanya dapat mempertimbangkan pembuktian di dalam persidangan yang dihadirkan oleh para pihak disertai dengan keyakinan para Hakim. Hal ini sama dan sesuai dengan prinsip universal yang diterapkan pada setiap pengadilan di seluruh dunia. Kami tentu sangat memahami kekecewaan yang Saudara alami, sebagaimana dialami juga oleh setiap pihak dalam perkara-perkara lainnya. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk oleh-Nya.
+ Index


Presidensial Bergaya Parlementer

Kamis, 11-06-2009 / 13:09:32 (Total view : 3098)

Banyak Orang menyayangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala negara di dalam pemerintahan presidensial temyata memimpin dengan gaya parlementer. Itu menimbulkan kesan lemah. Tapi SBY tidak terlalu salah, sebab sistem pemerintahan kitalah yang kurang sinkron dengan sistem politiknya. Benar, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat di dalam sistem presidensial seharusnya tampil kuat. Tapi itu sulit dilakukan oleh SBY.


Dalam menyusun kabinet, misalnya, SBY seperti tersandera oleh partai politik (parpol). Sebagian besar kursi kabinet dibagi berdasar kehendak parpol pendukung, sehingga proses fit and proper test dalam memilih calon menteri pada akhinya tak terealisasi. Itu terjadi karena dia tak bisa mengelak dari desakan parpol-parpol pendukung yang menyodorkan kadernya untuk masuk kabinet.

 

Pada saat-saat terakhir pembentukan kabinet, banyak menteri yang masuk tanpa fit and proper test. Pada saat reshuffle kabinet, tak ada lagi istilah  fitnd proper test. Sekarang, ketika desakan reshuffle muncul lagi, SBY tampak gamang karena banyak parpol yang menawarkan kadernya. Ada juga parpol yang mengancam menarik dukungan kalau kadernya dicopot dari kabinet. Situasinya menjadi dilematis.

 

Menghindari Impeachment


Dari optik politik, sebenarnya sikap SBY yang tampak gamang itu wajar karena konstitusi dan sistem politik kita tidak menjamin presiden yang dipilih langsung di dalam sistem presidensial model Indonesia dapat aman dari ancaman penjatuhan (impeachment).

 

Ketentuan konstitusi yang tampaknya mempersulit cara penjatuhan presiden sebenarnya agak ilutif, sebab jika bola politik menggelinding ke arah impeachment, tak terlalu sulit bagi parpol-parpol untuk melakukan penggalangan politik. Oleh sebab itu, Presiden Indonesia, siapa pun dia, tak dapat meremehkan parpol, meski parpol kecil sekalipun. Kalkulasinya sederhana.

 

Menurut Pasal 7A UUD 1945, presiden/wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kalau teriibat salah satu dari lima macam pelanggaran hukum, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Presiden/wapres juga dapat diimpeachment kalau mengalami keadaan tertentu, yakni jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wapres seperti ketika akan dipilih dulu.

 

Sedangkan cara meimpeachment presiden/wapres, menurut pasal 7B, haruslah didahului adanya dakwaan atau pendapat oleh DPR bahwa presiden sudah melanggar salah satu dari lima perbuatan tersebut atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden/wapres, yang kemudian dimintakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Dakwaan atau pendapat DPR itu harus diputuskan dalam sidang DPR yang dihadiri dua pertiga dan seluruh I anggotanya dan disetujui minimal dua pertiga dari anggota 1 yang hadir. Setelah MK memutus bahwa benar presiden/wapres melakukan salah satu pelanggaran atau mengalami keadaan tertentu itu barulah, atas permintaaan DPR, MPR bersidang untuk menentukan kelanjutan jabatan presiden/wapres. Untuk memberhentikan presiden/wapres berdasar putusan MK itu, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggotanya dan pemberhentian itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

 

Saling sandera


Dengan mekanisme seperti itu, terjadilah saling sandera antara presiden dan parpol-parpol. Parpol menyandera presiden agar mau menerima sodoran kader untuk kabinet atau minta imbalan politik lainnya. Presiden juga berkepentingan menyandera sebagian besar parpol agar tak menjatuhkannya dengan memberi imbalan politik Sekurang-kurangnya presiden akan terus berusaha agar kalangan parpol yang melawannya tidak mencapai dua pertiga per dua pertiga di DPR dan dua pertiga per tiga perempat di MPR.

 

Jadi, meskipun menurut ketentuan Pasal 7 A dan 7B UUD 1945 untuk menjatuhkan presiden/wapres tampak sulit, sebenarnya bisa menjadi mudah. Dengan sistem politik yang multipartai seperti sekarang, kedudukan presiden/wapres tidak dapat sekuat seperti yang kita bayangkan di dalam sistem dwipartai.

 

Jika bola politik menggelinding untuk menjatuhkan presiden/wapres, maka tak terlalu sulit untuk dilakukan karena dua hal. Mencari-cari bukti bahwa presiden/wapres melanggar salah satu dari lima larangan itu tidaklah terlalu sulit Banyak yang dapat ditemukan dan masalahnya ting-gal kuorum dan kesepakatan parpol di DPR.

 

Itulah sebabnya, presiden dihadapkan pada paksaan untuk selalu memperhatikan parpol-parpol. Dia akan merangkul parpol agar tak ada guliran bola politik yang mengarah pada munculnya dua pertiga dari dua pertiga kekuatan di DPR dan dua pertiga dari tiga perempat di MPR yang melawannya. Sistem presidesial kita kemudian tak dapat mengelak dari keharusan untuk tampil dengan gaya parlementer. Sistem multipartai menyebabkan presiden tak dapat mengabaikan parpol-parpol.

 

Alhasil, pemikiran untuk menata sistem dengan sedikit partai menjadi alternatif yang tampaknya rasional,agar pengelompokannya menjadi lebih sederhana dan pemerintahan menjadi lebih stabil.