Makalah

Penuangan Pancasila dalam Peraturan Perundang - Undangan
Download
Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Download
+ Index

Tanya Jawab

sheila maulida fitri(04-03-2011)
Putusan MK menolak permohonan judicial review UU no. 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden yang diajukan oleh Fajlur Rachman berkaitan dengan calon independent, padahal sebelumnya MK telah menerima secara bulat Judicial Review UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yg diajuka oleh Ronggolawe berkaitan dengan calon independent untuk pemilukada.. pertanyaan saya : Mengapa MK memberikan keputusan yang berbeda-beda untuk substansi persoalan yang sama-sama mempersoalkan calon independent meskipun berbeda tingkatannya ?????
Saudari sebenarnya bisa membandingkan sekaligus mencermati dengan saksama pertimbangan hukum Putusan MK terkait dengan calon independen Kepala Daerah dan calon independen Presiden. Batu uji terhadap Pasal di UUD 1945 untuk kedua permohonan tsb jelas berbeda. Singkatnya, untuk pemilihan kepala daerah menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyebutkan "dipilih secara demokratis" tanpa menentukan mekanismenya secara rinci, sementara untuk Pilpres di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tegas disebutkan mekanismenya dengan cara "diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu".
Abdul R(03-03-2011)
saya mewakilikekecewaan warga kutai barat,yg pada sidang tgl 3 maret,kami sangat kecewa atas keputusan bapak buat,itu sangat melukai hati kami,semua tuntutan Raja di anggap bohong,seandainya bapak ke tempat kami baru bapak tau pakta semuanya,apa yg di tuntut Raja adalah benar.kami mengerti sekarang MK bukan malaikat,dan semua tau bupati kutai barat paling kaya se indonesia,karena sekarang uang adalah segalanya,hanya Allah membalas kejaliman ini.gimana perasaan bapak saat ini?
Perasaan kami biasa-biasa saja, sebab dalam memutus suatu perkara, Hakim hanya dapat mempertimbangkan pembuktian di dalam persidangan yang dihadirkan oleh para pihak disertai dengan keyakinan para Hakim. Hal ini sama dan sesuai dengan prinsip universal yang diterapkan pada setiap pengadilan di seluruh dunia. Kami tentu sangat memahami kekecewaan yang Saudara alami, sebagaimana dialami juga oleh setiap pihak dalam perkara-perkara lainnya. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk oleh-Nya.
+ Index


Nama :
E-mail :
Judul :
Pertanyaan :

Sabtu, 05-02-2011 ⁄ 17:04:52
Margaretta(trimettymargaretta@yahoo.co.id)
Judul : permohonan pendaftaran kasus pelanggaran HAM
Pertanyaan : Selamat sore, Pak. Bagaimana caranya mengajukan permohonan pendaftaran kasus pelanggaran HAM ke MK? tolong berikan contoh format permohonan pendaftaran kasus pelanggaran HAM ke MK. Terimakasih, Pak. Sukses selalu.
Jawaban : Mengenai contoh, anda bisa bertanya secara rinci pada bagian konsultasi administrasi perkara atau Kepaniteraan MK, termasuk mengenai format permohonannya.

Selasa, 01-02-2011 ⁄ 21:30:26
SANTOSO ILHAM((AL-MARDLIYYAH @mail.com))
Judul : perjalanan karir
Pertanyaan : Bagaiman perjalanan Bapak sehingga menjadi ketua MK RI.
Jawaban : Silahkan Saudara baca buku saya "On the Record: Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi". Saya sudah tulis lengkap semuanya di sana, termasuk setelah dan saat menjadi Ketua MK.

Selasa, 01-02-2011 ⁄ 20:58:06
seda(seda_tsm22@yahoo.co.id)
Judul : Pilkada Kabupaten Tasikmalaya
Pertanyaan : Bagaimana Keputusan MK mengenai kekisruhan Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya
Jawaban : Jika bicara kasus, sebaiknya ditunggu saja Putusannya nanti.

Selasa, 01-02-2011 ⁄ 18:51:53
fedyasa(fedyasa@yahoo.co.id)
Judul : pilkada
Pertanyaan : pak mahfud...kami ingin menanyakan apakah pilkada bisa diulang atau didiskualifikasi jika salah satu calon terbukti melanggar hukum??karena di kubar kaltim sampai terjadi pemalsuan surat bawaslu..sampai saat ini saja kami jadi masyarakat bingung..hukum di kutai barat udah ga berjalan normal,warga banyak di ancam..terutama para pns diancam di mutasi ataupun non job...gaji para tkk telat,insentif guru banyak tidak dibayar..menurut kami uu mengenai pilkada bisa lebih disempurnakan lagi melalui kpu,trimakasih..
Jawaban : Sudah menjadi yurisprudensi di MK bahwa Pemilukada bisa diulang atau pesertanya didiskualifikasikan. Mengenai apa saja alasannya, anda bisa baca dalam setiap Putusan MK yang mengabulkan.

 
Halaman :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >